TUGAS 1 HUKUM PERBURUHAN   Leave a comment

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

A. Bidang HKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:
1. Hak Cipta (copyright)
2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:
– Paten (patent)
– Desain industri (industrial design)
– Merek (trademark)
– Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition)
– Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
– Rahasia dagang (trade secret).

B. Sistem HKI

Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

C. Badan Khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia

Badan tersebut adalah World Intellectual Property Organization (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

D. Kedudukan HKI di mata dunia Internasional

Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

2. Hak Cipta

A. Pengertian terkait Hak Cipta
> Hak Cipta
> Pengumuman
> Perbanyakan
> Pencipta
> Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian
> Perancangan suatu ciptaan
> Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja
> Pemegang Hak Cipta
> Ciptaan
> Perlindungan hak cipta
> Pelaku
> Produser Rekaman
> Lembaga Penyiaran
> Lisensi
> Dewan Hak Cipta
> Konsultan HKI
B. Dasar Perlindungan Hak Cipta
C. Pengalihan Hak Cipta
D. Lingkup Hak Cipta
> Ciptaan yang dilindungi
> Hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya
> Hak Moral dan Hak Ekonomi atas suatu ciptaan
> Hak Terkait
E. Jangka waktu perlindungan suatu ciptaan
F. Pelangaran dan Sangsi
> Pembatasan Hak Cipta
> Hal-hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan pidana
G. Prosedur Pengajuan Permohonan
> Permohonan Pendaftaran Ciptaan
> Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Ciptaan Terdaftar
> Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat
> Permohonan Petikan Resmi Ciptaan Terdaftar

A) Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

>) Pencipta

Yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

>) Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

>) Perancangan suatu ciptaan

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

>) Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

>) Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

>) Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

>) Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

B) Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

♦ Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
♦ Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
♦ Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
♦ Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
♦ Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
♦ Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.
♦ Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works.
♦ Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
♦ Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT).
♦ Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
♦ Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
♦ Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
♦ Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

C) Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
♦ pewarisan.
♦ hibah.
♦ wasiat.
♦ perjanjian tertulis atau
♦ sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

E) Jangka Waktu Perlindungan Suatu Ciptaan

Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU HC)

♦ Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
♦ Drama atau drama musikal, tari, koreografi.
♦ Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni Pahat.
♦ Seni batik.
♦ Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
♦ Arsitektur.
♦ Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain.
♦ Alat peraga.
♦ Peta.
♦ Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU HC)

♦ Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
♦ Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
diterbitkan.

Apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh negara berdasarkan:

♦ Pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu;
♦ Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Ekslusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

3. Hak Paten

A. Pengertian dan Dasar Hukum
> Paten
> Invensi
> Inventor dan Pemegang Paten
> Hak Prioritas
> Hak Ekslusif
> Hak Pemegang Paten
> Lisensi
> Lisensi wajib
> Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten
> Pengalihan Paten
B. Lingkup Paten
> Paten Sederhana
> Paten dari beberapa invensi
> Invensi yang tidak dapat diberi paten
C. Jangka waktu perlindungan Paten
D. Pelanggaran dan Sanksi
E. Permohonan Paten
> Deskripsi
> Klaim
> Abstrak
> Permohonan Pemeriksaan Substantif
> Permohonan Perubahan Nama dan/ atau Alamat Pemohon Paten
> Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten

A) Pengertian dan Dasar Hukum

>) Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

>) Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

>) Hak Pemegang Paten

a) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarangorang.

lain yang tanpa persetujuan:

– Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
– Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

b) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

c) pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

d) pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan
melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

>) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten.

– Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP).
– Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
– Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property.
– Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten.
– Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.
– Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana.
– Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten.
– Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten.
– Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
– Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten.
– Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten.
– Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten.
– Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

>) Pengalihan Paten

Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a) Pewarisan
b) Hibah
c) Wasiat
d) Perjanjian tertulis atau
e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

B) Lingkup Paten

>) Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

C) Jangka Waktu Perlindungan Paten

Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten Sederhana (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

D) Pelanggaran dan Sanksi

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

4. Hak Merk

Merk merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk produk sejenis, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan Hak Merk adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

1) Fungsi Merk

Merk memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lain.
b) Membedakan suatu produk dengan produk lainnya (jati diri produk).
c) Menentukan mutu atau kualitas produk.
d) Sebagai alat atau media promosi suatu produk.

2) Jenis-Jenis Merk

a) Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b) Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c) Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau
jasa sejenis lainnya.

3) Citra Merk

Citra Merk adalah gambaran mental subjektif tentang merk yang sama-sama dianut oleh sekelompok orang. Komponen-komponen citra merk,yaitu sebagai berikut:

a) Konten yaitu menjelaskan apakah konten dari suatu merk kuno atau modern.
b) Favorabilitas yaitu menjelaskan kegemaran konsumen terhadap produk tersebut positif atau negatif.
c) Kekuatan yaitu menjelaskan sejauh mana asosiasi dirasa positif atau negatif.

4) Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual

Secara konvensional bahwa merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang selama merek tetap digunakan dalam perdagangan.

5) Hal-Hal yang Menyebabkan Suatu Merek Tidak Dapat di Daftarkan

a) Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.
b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau
ketertiban umum.
c) Tidak memiliki daya pembeda.
d) Telah menjadi milik umum.
e) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan
Pasal 5 UU Merek).

 

Sumber

http://119.252.161.174/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/
http://119.252.161.174/bidang-hki/
http://119.252.161.174/sistem-hki/
http://119.252.161.174/badan-khusus-yang-menangani-hak-kekayaan-intelektual-dunia/
http://119.252.161.174/kedudukan-hki-di-mata-dunia-internasional/
http://119.252.161.174/hak-cipta/
http://119.252.161.174/pengertian-hak-cipta/
http://119.252.161.174/pencipta/
http://119.252.161.174/pencipta-atau-pemegang-hak-cipta-atas-suatu-ciptaan-yang-terdiri-atas-beberapa-bagian/
http://119.252.161.174/perancangan-suatu-ciptaan/
http://119.252.161.174/ciptaan-yang-dibuat-dalam-hubungan-dinas-dan-hubungan-kerja/
http://119.252.161.174/pemegang-hak-cipta/
http://119.252.161.174/ciptaan/
http://119.252.161.174/perlindungan-hak-cipta/
http://119.252.161.174/dasar-perlindungan-hak-cipta/
http://119.252.161.174/pengalihan-hak-cipta/
http://119.252.161.174/jangka-waktu-perlindungan-suatu-ciptaan/
http://119.252.161.174/pelanggaran-dan-sanksi/
http://119.252.161.174/paten/
http://119.252.161.174/paten-2/
http://119.252.161.174/inventor-dan-pemegang-paten/
http://119.252.161.174/hak-pemegang-paten/
http://119.252.161.174/peraturan-perundang-undangan-yang-mengatur-tentang-paten/
http://119.252.161.174/pengalihan-paten/
http://119.252.161.174/paten-sederhana/
http://119.252.161.174/jangka-waktu-perlindungan-paten/
http://119.252.161.174/pelanggaran-dan-sanksi-2/
http://id.wikipedia.org/wiki/Merek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: